Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta anggaran Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang sudah dilakukan di awal tahun tetap terlaksana.

Jangan sampai program-program pelayanan kepada masyarakat, itu dicoret pada APBD Perubahan. Ini yang dewan kritisi

Ketua Komisi B DPRD DKI, Tubagus Arif mengatakan, program yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, tidak dicoret dalam di APBD Perubahan 2016.

"Jangan sampai ada program-program yang sudah dibuat, direncanakan dan dibahas pada penetapan awal APBD, tapi di tengah jalan program tesebut dimatikan sehingga mubazir. Kami tanya alasannya kenapa?," kata Tubagus Arif, Rabu (24/8).

Ia meminta, alasan yang disampaikan SKPD dan UKPD bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pengurangan dan penundaan program tidak merugikan warga DKI Jakarta.

"Jangan sampai program-program pelayanan kepada masyarakat itu dicoret pada APBD Perubahan. Ini yang dewan kritisi," ujarnya.

Salah satu yang dikritisi adalah penghapusan anggaran pembangunan marka jalan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta  pada APBD Perubahan 2016. Padahal, banyak kecelakaan yang terjadi di Jakarta.

"Pencoretan pembangunan trotoar karena tidak ada sinkronisasi. Untuk itu, Dishubtrans harus segera berkoordinasi dengan BPKAD sehingga persoalan ini tidak terulang lagi," tandasnya.